Dampak perjanjian dagang dengan AS bikin ‘sertifikasi halal jadi longgar’ – Mengapa klausul itu disebut bermasalah? – Teknologi Terbaru 2026

📝 Analisis Teknologi

Dampak perjanjian dagang dengan AS bikin sertifikasi halal jadi longgar Mengapa klausul itu disebut bermasalah? Sumber gambar, AFP via Getty Images Keterangan gambar, Presiden Indonesia, Prabowo Subianto dan Presiden AS, Donald Trump, berpose di hadapan pers usai pertemuan yang membahas rencana rekonstruksi Gaza, di Mesir, 13 Oktober 2025. Informasi artikel Penulis, Faisal Irfani Peranan, Jurnalis BBC News Indonesia 24 Februari 2026 Waktu membaca 10 menit Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat AS menyepakati tarif dagang setelah bernegosiasi selama berbulan-bulan.

Keputusan ini direspons dengan bermacam kritik, salah satunya terkait kelonggaran sertifikasi halal yang melekat pada produk dari AS. Dalam dokumen perjanjian perdagangan timbal balik Agreements on Reciprocal Trade yang ditandatangani kedua presiden, Prabowo Subianto dan Donald Trump, dijelaskan bahwa Indonesia akan membebaskan produk-produk AS dari persyaratan serta pelabelan halal. Ketentuan itu tertulis di pasal 2.9 dengan tujuan memfasilitasi ekspor kosmetik, alat kesehatan, dan barang manufaktur lainnya dari AS.

Pada ketentuan lainnya, pemerintah Indonesia diharuskan menerima praktik penyembelihan hewan di AS yang sesuai dengan hukum Islam atau standar negara anggota SMIIC . Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia MUI , Cholil Nafis, meminta masyarakat Muslim di Indonesia supaya lebih berhati-hati dalam membeli produk. Dia menegaskan sertifikasi halal merupakan jaminan resmi yang sudah diuji berbagai lembaga dengan mekanisme yang ketat.

Makanya kalau enggak ada sertifikasi halalnya, enggak usah beli. Pak Prabowo pergi ke Amerika pakai kopiah. Cuma sayang barang-barang Amerika ke sini boleh enggak pakai sertifikasi halal, tandasnya.

Sementara Direktur Utama Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik LPPOM MUI, Muti Arintawati, mendesak pemerintah agar tidak tunduk kepada tekanan AS sehubungan sertifikasi halal. Lewatkan Paling banyak dibaca dan terus membaca Paling banyak dibaca Eks bos Pertamina divonis sembilan tahun penjara dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah Bagaimana perjalanan kasusnya? Kasus pidana guru honorer yang rangkap jabatan Bagaimana dengan menteri, polisi, dan tentara yang punya lebih dari satu jabatan?

Anak SMP di bawah umur ngotot menikah Apakah menikah muda cara menghindari zina? Indonesia akan impor 1.000 ton beras dari AS Apakah ini anomali di tengah klaim swasembada dan program food estate? Akhir dari Paling banyak dibaca Ini lantaran sudah terdapat regulasi yang mengatur secara jelas mengenai informasi halal atau sebaliknya yang dilekatkan atas produk-produk yang masuk ke Indonesia.

Aturan halal di Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tegas mewajibkan kosmetik, alat kesehatan, serta jasa terkait seperti jasa distribusi memiliki sertifikat halal, dan produk haram mencantumkan keterangan tidak halal, papar Muti. Pemerintah sendiri, diwakili Kementerian Sekretariat Negara, menampik jika produk-produk AS dapat beredar di Indonesia tanpa memegang sertifikasi halal. Pemerintah mengklaim produk AS tetap harus memenuhi ketentuan sertifikasi halal sesuai regulasi yang berlaku.

Mengapa klausul pelonggaran sertifikasi halal memantik kritik dari sejumlah pihak? Apa dampaknya bagi industri halal? Dan bagaimana posisi bisnis halal sejauh ini di Indonesia?

Bagaimana AS melihat sertifikasi halal ? Poin halal tercantum di dua pasal dalam dokumen perdagangan timbal balik antara AS dan Indonesia. Pertama , ketentuan tentang halal disebutkan di pasal 2.9 , spesifiknya yaitu halal untuk benda-benda manufaktur.

Pasal 2.9 mengatur soal empat perkara, mencakup pembebasan produk AS dari persyaratan sertifikasi serta pelabelan halal, peniadaan label halal bagi wadah atau bahan lain yang digunakan dalam mengangkut produk manufaktur, serta tidak diberlakukannya label halal terhadap produk non-halal. Terakhir, keempat, Indonesia diminta mengizinkan setiap lembaga sertifikasi halal AS yang diakui oleh otoritas halal Indonesia untuk mensertifikasi produk apa pun yang akan diimpor tanpa persyaratan. Selain itu, Indonesia turut didorong menyederhanakan proses bagi lembaga sertifikasi halal AS dalam memperoleh pengakuan dari otoritas halal Indonesia.

“Dampak perjanjian dagang dengan AS bikin sertifikasi halal jadi longgar Mengapa klausul itu dise…”